LIGA DEMOKRASI

Pembentukan

Pergolakan di Indonesia selama masa Demokrasi Parlementer mencapai puncaknya setelah peristiwa PRRI/Permesta, pembubaran Konstituante dan akhirnya pembentukan DPRGR oleh Presiden Soekarno. Dengan dukungan DPR-GR, yang dibentuknya sendiri, Soekarno membangun Demokrasi Terpimpin, yang menempatkan dirinya sebagai penguasa tertingi, melampaui lembaga tinggi negara yang lain, baik legislatif maupun yudikatif.

Salah satu penopang dari kebijakan Soekarno itu adalah PKI, yang semakin meluaskan pengaruhnya dengan dukungan sang Presiden di dalam pemerintahan. Hal itu menyebabkan kecemasan di kalangan partai-partai yang anti-komunis. Guna membendung laju perkembangan PKI, sejumlah partai yang anti-komunis sepakat untuk menggalang kekuatan bersama. Hasilnya adalah Liga Demokrasi, yang dimotori oleh tokoh-tokoh Masyumi, PSI, NU, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Khatolik, PSII, dan Parkindo. Organisasi ini dibentuk tanggal 24 Maret 1960

Misi

Liga Demokrasi dibentuk dengan dua misi. Pertama, sebagai kekuatan penekan terhadap kepemimpinan Soekarno dalam rangka memulihkan dan menegakkan demokrasi. Kedua, untuk membendung meluasnya pengaruh PKI. Dalam perjuangannya, Liga Demokras mengajukan berbagai tuntutan dan protes terhadap pemerintah. Di antara tuntutan mereka adalah pembubaran DPRGR yang dikecam karena melibatkan unsur-unsur PKI, dipertahankannya sistem Demokrasi Parlementer, dan memprotes pembubaran partai-partai politik.

Perjuangan Liga Demokrasi memperoleh sambutan hangat dari banyak pihak. Hasilnya, dalam waktu singkat organisasi ini berhasil meluaskan pengaruhnya dan membentukan sejumlah cabang di beberapa daerah. Hanya dalam tempo satu bulan setelah Liga Demokrasi dibentuk, sudah berdiri cabang-cabangnya di Jawa Timur, Bogor, dan Makassar.

Reaksi Pendukung Soekarno

Kemunculan dan tuntutan Liga Demokrasi menimbulkan reaksi keras dari phak-pihak yang mendukung kebijakan politik Soekarno atau yang mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakannya, termasuk PKI. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila organisasi tersebut menanggung risiko berhadapan langsung dengan Soekarno dan para pendukungnya.

Sebagai contoh, prosesi pembentukan cabangnya di Jawa Timur sempat diganggu oleh serbuan ratusan pemuda. Di Jawa Tengah, keluar larangan pembentukan Liga Demokrasi dari penguasa setempat. Sementara itu, di Cirebon terjadi penahanan terhadap sejumlah pengurus Liga Demokrasi. Organisasi ini pun mendapat kecaman di berbagai media massa yang pro-pemerintah.

Faktor Militer

Pada mulanya, militer memberikan dukungan terbatas terhadap Liga Demokrasi. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa militer berdiri di belakang IPKI, yang merupakan salah satu pendiri Liga Demokrasi. Bahkan militer seakan memberi jaminan terhadap aktivitasnya, sehingga untuk sementara waktu membiarkan Liga Demokrasi berkembang karena hendak memanfaatkannya untuk mencegah masuknya PKI dalam pemerintahan.

Sayangnya, terpisah dari permusuhan mereka terhadap PKI, tidak ada kesamaan lain yang dimiliki oleh militer dan Liga Demokrasi. Pada kenyataannya, militer menentang diberlakukannya kembali sistem Demokrasi Parlementer karena mereka menganggap partai politik sebagai penyebab ketidakstabilan politik. Karena itu, mereka memandang perlu adanya kebijakan yang secara dramatis akan membatasi peran dan ruang gerak partai politik, suatu hal yang bertentangan dengan tuntutan Liga Demokrasi.

Ketika kedudukan dan peranan politik Soekarno semakin menguat sementara PKI terlihat berada di bawah perlindungan sang Presiden, pada akhirnya militer memilih untuk memberikan dukungan terbatas terhadap Soekarno. Sikap militer ini tidak terlepas dari sikap oportunismenya dalam membaca arah dan perkembangan politik.

Pembubaran

Ketika Liga Demokrasi kehilangan dukungan dari militer, organisasi itu semakin mendapat hambatan dan penentangan dari musuh-musuh politiknya. Keadaan bertambah runyam ketika, dengan pertimbangan “adanya reaksi-reaksi dan insiden politik di berbagai tempat yang ditimbulkan oleh kegiatan politik Liga Demokrasi”, penguasa militer daerah kemudian menetapkan ketentuan larangan terhadap Liga Demokrasi di daerah-daerah. Sejumlah partai politik seperti NU, kemudian ikut juga terseret membtasi kegiatan Liga Demokrasi dengan anggotanya menjadi anggota atau pendukung organisasi itu.

Kekuatan Liga Demokrasi semakin merosot ketika PSII memutuskan menarik diri dari keanggotaannya dalam organisasi itu demi menjaga kelangsungan partainya. Pukulan terakhir diberikan oleh Presiden Soekarno, yang kemudian membubarkan Liga Demokrasi karena dianggap sebagai kaki tangan imperialis untuk menjajah kembali Indonesia dan menjebloskan para aktivisnya ke penjara. (© Redaksi Historia Ensiklopedia)